Terkait Isu Pungli Atas Pemilik Kapal Ikan, Wadir AKBP Denny Tompunu Tegas Ini

BITUNG - -  Terkait adanya dugaan pungli yang terjadi di Perairan Selat Lembeh atas para pemilik kapal Ikan  yang dilakukan oleh salah satu Oknum pol Air Bitung,   Wadir Polairud Polda Sulawesi Utara AKBP Denny Tompunu SIK angkat Bicara.

Ditemui di tempat kerjanya, Senin (30/07/2023) Wadir kepada sejumlah Media denga tegas mengatakan bahwa tidak ada hal seperti itu, apa yang dilakukan katanya sesuai dengan Standard Operasi Prosedur.

Baca juga: Bakamla RI Tangkap Kapal Bawa Kayu Ilegal di Perairan Laut Banda

" Tidak ada pungli atau pemerasan yang dilakukan, jadi itu tidak benar, Kapal yang ditangkap pasti diproses." Tegasnya sembari bertanya sumbernya dari mana.

" Kalau memang ada pungli itu sumbernya bisa dipercaya atau tidak " tukasnya

Baca juga: Alami Kebocoran, Stasiun Bakamla Kupang Evakuasi Yacht New Zealand

Menurut Wadir bahwa penangkapan yang dilakukan itu karena adanya kesalahan oleh pihak kapal, sudah ada kapal yang sedang berproses dan sudah SP21 dan barang buktinya akan dlimpahkan ke Pengadilan

"Saat ini ada kapal yang kami proses, sekarang sudah  P21, yang akan dilimpahkan ke Pengadilan, " ungkapnya

Baca juga: Bakamla RI Evakuasi KM Niki Sejahtera Yang Terbakar di Perairan Banjarmasin

Terkait masalah kesalahan lanjutnya, bahwa pada umumnya itu pada kesalahan Administrasi dalam penulisan seoerri salah titik, penambahan atau coretan.

Wadir mengatakan, kesalahan dari pihak Kapal paling banyak Alat Komunikasi (Alkom), Alat Kesehatan (Alkes), dan Surat Ijin Berlayar (SIB). 

Baca juga: Julie Sutrisno Dukung Kebijakan KKP Dalam Penangkapan Ikan Terukur

Wadir mengatakan, kesalahan dari pihak Kapal paling banyak Alat Komunikasi (Alkom), dan Alat Kesehatan (Alkes), dan Surat Ijin Berlayar (SIB). 

Melanjutkan, Wadie juga menjelaskan,   Jika operasi di laut ada satu kesalahan pasti di periksa, namun kalau ada unsur Pidananya maka akan di proses. Tapi di Gakum hal itu masih bisa ditoleransi maka akan di lepas.

Baca juga: Kepala Bakamla RI Paparkan Renpatnas 2022 dan Integrasi Sistim Informasi di Forum KKPH

" Yang pasti kalau sudah ada unsur pidana tidak akan lolos pasti diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, "jelasnya.

Ditambahkannya, Jika Anggota melakukan penangkapan kapal ikan yang mempunyai muatan di berikan waktu untuk bongkar muatan tersebut. 

"Saya perintahkan kepada anggota kami, jika kapal tersebut mempunyai muatan  ikan agar menunggu selesai bongkar  kapalnya dibawah ke dermaga untuk di periksa, "tutupnya (AH)